Meluruskan Sejarah KNI: Mengapa Peran Lembaga Ini Sering Terlupakan dalam Narasi Kemerdekaan?

Komite Nasional Indonesia (KNI), khususnya KNIP (KNI Pusat), memiliki peran fundamental di awal kemerdekaan. Namun, Meluruskan Sejarah menunjukkan bahwa peran lembaga ini sering terpinggirkan dalam narasi kemerdekaan yang lebih banyak menyoroti tokoh individu dan perjuangan bersenjata. KNI adalah jembatan antara proklamasi dan terbentuknya sistem ketatanegaraan yang sesungguhnya.

Salah satu alasan Meluruskan Sejarah KNI sulit dilakukan adalah sifatnya sebagai lembaga kolektif. Kisah kepahlawanan cenderung berfokus pada individu karismatik seperti Soekarno dan Hatta. KNIP, yang terdiri dari ratusan anggota dengan beragam latar belakang, kurang memiliki “wajah” tunggal yang mudah dikenang dan diceritakan dalam buku pelajaran.

Meluruskan Sejarah harus menyoroti fungsi legislatif KNI. Dalam sistem presidensial sementara, KNI menjalankan peran parlemen yang vital. Melalui Maklumat X, KNI mengambil alih kekuasaan legislatif, menjadikannya fondasi bagi sistem multipartai dan demokrasi parlementer Indonesia pasca-revolusi. Ini adalah peran yang sering tertutup oleh drama pertempuran fisik.

Peran KNI sebagai badan transisi juga mempersulit Meluruskan Sejarah mereka. Setelah kedaulatan diakui dan Pemilu 1955 digelar, fungsi KNI berakhir dan kekuasaannya dipindahkan ke parlemen definitif. Sifatnya yang sementara membuat warisan institusionalnya kurang kokoh dibandingkan lembaga permanen seperti kabinet atau militer.

Meluruskan Sejarah juga perlu mengklarifikasi bahwa KNI bukan hanya badan perumus undang-undang. Mereka adalah forum politik utama tempat berbagai faksi—nasionalis, agama, dan sosialis—berkompromi dan berdebat. Perbedaan pendapat dalam KNI justru menunjukkan awal yang sehat bagi praktik demokrasi deliberatif di Indonesia.

Narasi populer sering kali mendikotomi perjuangan menjadi diplomatik versus militer. KNI, yang beroperasi sebagai pusat koordinasi politik dan Dukungan Logistik untuk kedua faksi tersebut, tidak mudah dimasukkan ke dalam salah satu kategori. Akibatnya, perannya sebagai payung politik kerap terabaikan di mata publik.

Upaya Meluruskan Sejarah KNI memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang pembentukan institusi negara. KNI adalah bukti bahwa pembentukan negara yang merdeka memerlukan kerja keras kelembagaan, pembentukan aturan main, dan konsolidasi politik, bukan hanya heroisme di medan pertempuran.

Kesimpulannya, peran KNI sering terlupakan karena sifatnya yang kolektif, fungsinya yang sementara, dan fokus narasi yang sempit. Meluruskan Sejarah berarti mengakui bahwa Komite Nasional adalah jantung politik Republik, yang berhasil meletakkan dasar-dasar demokrasi dan legitimasi negara baru di tengah gejolak revolusi.