Berita

KPK Geledah Jawa Timur: Sorotan Kasus di Jatim, KPK Bertindak

Posted on by admin_faktajatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi di Tanah Air, dengan fokus pada Jawa Timur. Belakangan ini, KPK Geledah Jawa Timur di berbagai lokasi, menjadi sorotan utama dan menegaskan komitmen lembaga antirasuah ini untuk membongkar tuntas praktik-praktik rasuah yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK Geledah Jawa Timur ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Kasus ini telah menjerat puluhan tersangka, baik dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.

Salah satu lokasi yang menjadi target KPK Geledah Jawa Timur adalah rumah pribadi di Surabaya, termasuk rumah anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti. Meskipun belum ada penetapan tersangka baru terkait penggeledahan ini, KPK menyatakan bahwa tindakan tersebut untuk mengkonfirmasi barang bukti yang relevan dengan kasus dana hibah.

Selain rumah pribadi, KPK Geledah Jawa Timur juga menyasar Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. Penggeledahan ini menunjukkan bahwa KPK menduga adanya keterkaitan antara dana hibah yang disalahgunakan dengan sektor olahraga. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik telah disita dari berbagai lokasi yang digeledah.

Kasus dana hibah di Jawa Timur ini bukan sekadar kasus biasa; ia melibatkan pemotongan dana hibah untuk pokmas hingga 20 persen. Ini menunjukkan pola korupsi sistematis yang merugikan masyarakat penerima manfaat langsung. KPK Geledah Jatim untuk membongkar jaringan ini secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari penyidikan, KPK juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Ketua DPRD Jawa Timur. Proses ini terus bergulir, dengan harapan dapat mengungkap semua pihak yang terlibat dan mengembalikan kerugian negara.

Langkah KPK Geledah Jatim ini adalah sinyal tegas bahwa tidak ada celah bagi praktik korupsi, bahkan di tingkat daerah. Diharapkan, pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik untuk selalu menjaga amanah dan menggunakan anggaran negara demi kepentingan rakyat.